Pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia bukan lagi sekadar wacana. Beberapa startup lokal telah menunjukkan potensi luar biasa, bahkan menembus pasar global. Ini bukan lagi soal "kita bisa", tapi "kita sudah". Tapi, apakah kita sudah siap mendukung mereka sepenuhnya?
Startup seperti Widya Robotics atau Nodeflux membuktikan bahwa talenta AI kita tidak kalah saing. Mereka membangun solusi AI yang relevan untuk konteks lokal, mulai dari efisiensi industri hingga pengawasan keamanan. Bayangkan, startup yang lahir di Indonesia mampu bersaing dengan raksasa global. Ini membanggakan. Namun, seringkali dukungan ekosistem kita masih "setengah hati".
Kedaulatan Data dan Regulasi yang Cerdas
Salah satu isu krusial adalah kedaulatan data. UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah langkah awal yang baik, tapi implementasinya masih perlu diperkuat. Startup AI sangat bergantung pada data. Jika data kita terus-menerus mengalir ke server asing tanpa kontrol yang jelas, bagaimana kita bisa membangun AI yang benar-benar "Indonesia"? Pemerintah harus lebih agresif dalam memastikan infrastruktur data yang aman dan terregulasi, tanpa mencekik inovasi.
Regulasi harus cerdas. Jangan sampai niat baik melindungi data malah jadi penghambat startup lokal untuk bereksperimen dan berkembang. Kita perlu keseimbangan antara keamanan dan inovasi. OJK, misalnya, perlu merumuskan kerangka regulasi yang adaptif untuk fintech berbasis AI, yang bisa melindungi konsumen tapi juga memberikan ruang gerak bagi startup.
Peran Investor dan Korporasi dalam Ekosistem AI
Investor lokal seringkali masih enggan berinvestasi di startup AI yang "deep tech". Mereka lebih suka model bisnis yang cepat balik modal. Padahal, pengembangan AI butuh riset dan waktu. Ini adalah investasi jangka panjang, tapi dengan potensi return yang masif. Korporasi besar di Indonesia juga harus lebih proaktif berkolaborasi dengan startup AI lokal, bukan hanya jadi konsumen teknologi dari luar.
"Kita tidak bisa bicara tentang 'Indonesia Emas' jika talenta AI terbaik kita akhirnya bekerja untuk perusahaan asing karena kurangnya dukungan di dalam negeri."
Program inkubasi dan akselerasi memang ada, tapi perlu lebih dari sekadar mentorship. Akses ke pendanaan tahap awal (seed funding) hingga seri A untuk startup AI masih jadi tantangan. Pemerintah bisa memfasilitasi skema investasi bersama (co-investment) dengan venture capital atau menyediakan insentif pajak bagi investor yang berani mengambil risiko di sektor AI.
Tantangan UMKM dan Adopsi AI Inklusif
Di sisi lain, adopsi AI di UMKM masih lambat. Banyak UMKM masih bergulat dengan digitalisasi dasar, seperti menggunakan WhatsApp Business atau platform e-commerce seperti Tokopedia. AI seringkali dianggap terlalu canggih atau mahal. Ini adalah pekerjaan rumah besar. Solusi AI yang ditawarkan harus user-friendly dan terjangkau. Contohnya, chatbot AI untuk layanan pelanggan di toko kelontong, atau analisis penjualan berbasis AI untuk warung makan.
Pemerintah dan startup harus bekerja sama untuk demokratisasi AI. Edukasi tentang manfaat AI harus dilakukan secara masif, bukan hanya di kota besar, tapi juga menyentuh pelosok. AI bukan hanya untuk korporasi raksasa, tapi juga untuk Ibu pemilik warung yang ingin mengelola stoknya lebih efisien. Inilah kunci digitalisasi inklusif yang sebenarnya.
Kita punya talenta, kita punya pasar, dan kita punya potensi data yang melimpah. Sekarang tinggal bagaimana semua elemen ekosistem, dari pemerintah, investor, hingga korporasi, benar-benar bersatu padu mendukung startup AI lokal. Jangan sampai kita jadi penonton di rumah sendiri. Ini momentum kita untuk jadi pemain utama di panggung AI global.