Pemerintah bangga. Startup AI lokal disebut-sebut mulai tumbuh. Tapi jujur saja, kita masih jauh dari kata 'siap tempur' di kancah global. Modal semangat dan ide brilian saja tidak cukup. Ekosistem kita, terutama untuk mendukung startup AI, masih banyak bolongnya.
Coba lihat. Berapa banyak startup AI di Indonesia yang benar-benar bisa scale up dan bersaing dengan pemain global? Jawabannya, sedikit. Masalahnya bukan di talenta. Anak-anak muda kita cerdas-cerdas, jago ngoding, dan punya ide gila. Masalahnya ada di infrastruktur pendukung. Akses ke data berkualitas tinggi, misalnya, masih jadi barang mewah. Padahal, AI itu 'makan' data. Tanpa data yang melimpah dan relevan, model AI kita akan loyo.
Data, Dana, dan Mentor: Tiga Pilar yang Rapuh
Pemerintah memang sudah mulai bergerak. Ada program pelatihan talenta digital, ada dorongan untuk kolaborasi. Tapi ini baru permulaan. Kebutuhan data, misalnya, tidak bisa hanya mengandalkan inisiatif individu. Perlu ada kebijakan yang jelas tentang data sharing yang aman dan etis, terutama dari sektor publik dan BUMN. Bayangkan potensi inovasi kalau data anonim dari PLN, Telkom, atau bank-bank besar bisa diakses secara terstruktur oleh startup AI.
Selain data, dana investasi juga krusial. Investor lokal masih cenderung konservatif. Mereka lebih suka investasi di sektor yang sudah terbukti cuan, seperti e-commerce atau fintech. Startup AI itu butuh waktu, riset panjang, dan modal besar. Perlu ada skema pendanaan yang lebih berani dan jangka panjang, mungkin dari venture capital yang fokus di deep tech, atau bahkan dana abadi khusus untuk riset AI dari pemerintah.
Yang sering terlupakan adalah mentor dan ahli domain. Startup AI butuh orang yang mengerti bisnis, teknologi, dan juga regulasi. Kita butuh lebih banyak praktisi AI berpengalaman yang mau turun tangan membimbing, bukan hanya 'investor malaikat' yang cuma taruh duit. Komunitas AI memang ada, tapi perlu lebih terstruktur dan impactful.
Jangan Lupakan Regulasi dan Keamanan
Satu lagi yang tak kalah penting: regulasi dan keamanan. Adopsi AI yang masif pasti akan memunculkan isu etika, privasi, dan bias algoritma. UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) memang sudah ada, tapi implementasinya harus kuat. Jangan sampai inovasi AI kita terhambat karena ketidakpastian regulasi, atau lebih parah lagi, malah menimbulkan masalah baru seperti kebocoran data.
"Membangun ekosistem AI itu seperti membangun kota. Kamu butuh jalan, listrik, air, dan juga aturan main yang jelas. Tanpa itu, kotanya akan jadi kumuh dan tidak layak huni."
Kita butuh ekosistem yang solid. Bukan hanya sekadar slogan. Pemerintah, korporasi, akademisi, dan startup harus bahu-membahu. Jangan cuma jago bikin aplikasi chat, tapi juga jago bikin algoritma yang bisa bersaing di panggung dunia. Waktunya bukan lagi 'nanti', tapi 'sekarang'. Kalau tidak, kita hanya akan jadi penonton di pesta teknologi global.