Pemerintah kita baru saja meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045. Ini bukan sekadar dokumen biasa yang akan tersimpan rapi di laci Bappenas. Ini adalah peta jalan nasional yang ambisius, menjanjikan perubahan fundamental dalam cara pemerintah berinteraksi dengan kita, warganya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyebut ini sebagai momen bersejarah. Saya setuju. Selama ini, kita terjebak dalam pendekatan e-government yang sektoral. Tiap kementerian/lembaga punya aplikasi sendiri, data sendiri, dan seringkali tidak "ngobrol" satu sama lain. Hasilnya? Rakyat yang ribet. Mengurus satu hal bisa jadi harus mengisi data yang sama berulang kali di berbagai platform berbeda. Ini buang-buang waktu dan sumber daya.
Dari Sektoral ke Terintegrasi
Rencana Induk ini mengubah paradigma. Fokusnya adalah Pemerintah Digital yang terintegrasi, berorientasi pengguna (user-centric), dan ditopang interoperabilitas sistem serta data. Bayangkan satu portal, satu identitas digital, untuk semua layanan. Dari perizinan UMKM di Tokopedia sampai pengurusan dokumen kependudukan, semuanya terhubung. Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah keharusan jika Indonesia mau bersaing di kancah global.
"Basis dari pembangunan adalah data. Kalau saja yang tadinya manual menjadi digital, maka saya yakin apa yang kita cita-citakan hari ini akan tercapai."
Pak Rachmat benar. Data adalah fondasi. Jika data akurat, terintegrasi, dan bisa diakses antar-instansi dengan aman, kebijakan publik akan jauh lebih efektif. Program pemerintah jadi tepat sasaran. Contohnya, bantuan sosial bisa langsung sampai ke yang berhak tanpa birokrasi berbelit. Perizinan usaha bisa lebih cepat, mendorong UMKM naik kelas. Ini bukan cuma soal efisiensi, ini soal kepercayaan publik.
Tantangan di Depan Mata
Tentu saja, ada tantangan besar. Pertama, sinkronisasi lintas sektor. Mengubah kebiasaan lama dan ego sektoral itu tidak mudah. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari pusat hingga daerah. Kedua, keamanan siber dan privasi data. Dengan semua data terintegrasi, risiko kebocoran data jadi lebih besar. Prinsip secure and privacy by design harus benar-benar diterapkan, bukan cuma slogan. Regulasi seperti UU PDP harus jadi pedoman utama.
Ketiga, kapasitas SDM. Kita butuh talenta digital yang mumpuni di pemerintahan. Bukan cuma developer, tapi juga ahli kebijakan yang paham teknologi. Jangan sampai infrastruktur sudah canggih, tapi SDM-nya masih gaptek.
Jika semua ini bisa diatasi, Rencana Induk ini bisa jadi game changer bagi Indonesia. Bayangkan, mengurus paspor atau SIM cukup dari rumah, tanpa perlu antre panjang. UMKM bisa mengakses modal dan pasar lebih mudah. Ini bukan hanya tentang teknologi; ini tentang membuat hidup masyarakat lebih baik dan meningkatkan daya saing bangsa.