Pengusaha digital di Indonesia sering bicara soal inovasi dan pertumbuhan. Tapi ada satu hal yang sering terabaikan: perlindungan. Kita punya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), itu bagus. Tapi itu baru permulaan. Ruang digital kita masih liar, terutama bagi para UMKM yang baru melek teknologi. Mereka rentan, dan pemerintah harus bergerak lebih cepat.
Ambil contoh penipuan phishing atau penyalahgunaan data. Bayangkan pemilik warung di Klaten yang baru pakai QRIS atau WhatsApp Business. Dia tidak punya tim IT. Dia tidak punya pengacara. Kalau datanya bocor atau dia jadi korban penipuan, siapa yang bertanggung jawab? Bukan cuma soal kerugian finansial, tapi juga kepercayaan. Kepercayaan ini fondasi ekonomi digital kita. Kalau masyarakat takut bertransaksi online, semua inovasi itu jadi sia-sia.
Peran Pemerintah Bukan Hanya Promosi
Pemerintah dan lembaga seperti OJK gencar mendorong adopsi digital. Itu bagus. Program seperti Gernas BBI atau dukungan untuk digitalisasi UMKM adalah langkah positif. Tapi promosi saja tidak cukup. Pemerintah punya tanggung jawab lebih besar untuk menciptakan ekosistem yang aman. Ini bukan cuma soal regulasi teknis, tapi juga edukasi dan penegakan hukum yang kuat. Regulasi harus pro-UMKM, tidak justru membebani mereka.
Kita seringkali terlena dengan angka-angka fantastis pertumbuhan ekonomi digital. Tapi mari kita lihat realitanya. Banyak UMKM yang masih gagap teknologi. Mereka belajar cepat, tapi juga jadi target empuk bagi kejahatan siber. Pembayaran digital seperti GoPay, OVO, atau DANA memang memudahkan. Tapi di balik kemudahan itu, ada risiko yang mengintai.
"Mendorong UMKM ke ranah digital tanpa pagar pengaman yang kuat sama saja dengan melemparkan mereka ke lautan lepas tanpa pelampung."
Kebutuhan Mendesak: Literasi dan Regulasi Adaptif
Literasi digital harus jadi prioritas utama. Bukan cuma cara pakai aplikasi, tapi juga cara mengidentifikasi penipuan, cara menjaga data pribadi, dan hak-hak mereka sebagai pengguna. Program edukasi harus sampai ke pelosok, tidak hanya di kota besar. Ini tugas bersama, antara pemerintah, penyedia platform, dan komunitas.
Kemudian, regulasi. UU PDP memang ada, tapi implementasinya masih panjang. Kita butuh regulasi yang lebih spesifik untuk perlindungan konsumen digital, terutama yang menyasar UMKM. Bagaimana mekanisme pengaduan yang mudah? Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku kejahatan siber yang menargetkan bisnis kecil? Jangan sampai regulasi ini justru jadi alat untuk memperkaya segelintir orang atau menghambat inovasi. Regulasi harus adaptif, responsif terhadap perubahan teknologi, dan yang paling penting, berpihak pada rakyat kecil.
Jika pemerintah serius ingin menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi digital, maka fondasi keamanan dan kepercayaan harus kokoh. Tanpa itu, kita hanya membangun rumah di atas pasir. Dan ketika badai datang, semua akan runtuh.