Indonesia punya ambisi besar di kancah digital. Tapi, ada satu duri di kaki yang terus menghambat: kesenjangan kompetensi AI. Ini bukan lagi sekadar isu kecil, tapi ancaman serius bagi fondasi transformasi digital kita.
Ambil contoh pusat data hijau. Ini jantung infrastruktur digital berkelanjutan. Tapi, kita kekurangan rekayasawan termal, ahli efisiensi energi, dan talenta yang paham tata kelola AI berkelanjutan. Bagaimana mau bangun masa depan cerdas kalau fondasinya rapuh?
Pendidikan Kita Gagal Beradaptasi
Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita masih jalan di tempat. Sementara industri lari kencang adopsi AI, materi di sekolah vokasi dan universitas ketinggalan jauh. Mahasiswa tidak dibekali skill spesifik yang dibutuhkan. Mereka tidak diajari cara membangun atau mengoperasikan pusat data hijau. Mereka juga tidak dibekali cara menerapkan AI secara bertanggung jawab.
Ini ironis. Pemerintah gencar mendorong adopsi AI, tapi sistem pendidikan kita gagap menyiapkan SDM-nya. Padahal, tanpa talenta yang mumpuni, semua investasi infrastruktur dan platform digital akan jadi macan ompong. Data fragmentaris, meskipun belum komprehensif, sudah menunjukkan jurang mengkhawatirkan antara adopsi AI yang melonjak pesat di sektor keuangan, manufaktur, dan logistik, dengan ketersediaan talenta yang dibutuhkan. Kesenjangan ini nyata. Ini bukan anomali statistik.
"Tanpa intervensi radikal, fondasi infrastruktur digital Indonesia akan terus dibangun di atas pasir."
Konektivitas Saja Tidak Cukup
Kabar baiknya, akses internet makin luas. Surge dan ZTE misalnya, berkolaborasi gelar 5G FWA 1,4 GHz, menawarkan internet 100 Mbps seharga Rp100 ribu. Ini terobosan. Makin banyak UMKM bisa terhubung, makin banyak masyarakat bisa mengakses informasi. Tapi, konektivitas super cepat ini akan sia-sia jika kita tidak punya SDM yang bisa memanfaatkan AI. Internet cepat itu seperti jalan tol. AI itu kendaraannya. Kalau pengemudinya tidak ada, jalan tolnya jadi sepi.
Bayangkan warung kelontong di pelosok yang sudah pakai GoPay atau WhatsApp Business. Mereka bisa lebih efisien dengan AI, misalnya untuk analisis stok atau rekomendasi produk. Tapi siapa yang akan bantu mereka mengimplementasikan? Siapa yang akan melatih mereka? Ini bukan cuma soal programmer, tapi juga AI ethicist, data scientist, machine learning engineer, sampai prompt engineer.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan harus duduk bareng. Jangan cuma wacana. Perlu ada revisi kurikulum yang drastis, program reskilling dan upskilling masif, serta insentif untuk menarik talenta terbaik ke sektor AI. Kita juga butuh regulasi yang jelas tentang tata kelola AI, agar implementasinya bertanggung jawab dan etis. UU PDP itu langkah awal, tapi AI butuh lebih dari itu. Kedaulatan digital Indonesia dipertaruhkan. Jika kita gagal menyiapkan talenta AI, kita akan terus menjadi konsumen, bukan produsen. Itu bukan masa depan yang kita inginkan.