Pernah merasa jadi buruh gratisan? Jangan kaget, Anda memang begitu. Setiap kali Anda update status, share lokasi, atau sekadar balas chat di media sosial, Anda sedang melatih mesin kecerdasan buatan (AI) raksasa dunia secara cuma-cuma. Ini bukan teori konspirasi, tapi kenyataan pahit yang ditekankan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria baru-baru ini.
Triliunan rupiah nilai ekonomi dari 'keringat digital' ini terbang ke luar negeri. Pembuat konten asli, jurnalis, kreator Indonesia? Nol besar royalti. Ini pembajakan terang-terangan yang harus kita lawan.
Data Adalah Bensin, Kita Cuma Penambang Gratisan
Bagi orang awam, data mungkin cuma soal KTP atau password. Tapi di 2026, data adalah bensin utama penggerak pabrik AI. Google, Meta, TikTok, dan lainnya mengumpulkan data kita dalam skala masif. Data itu lalu diolah jadi bahan bakar pengembangan teknologi big data dan AI mereka. Kita seperti penambang emas yang tidak dibayar, sementara emasnya dikirim ke luar negeri. Ini kedaulatan data yang terancam.
Nezar Patria menyoroti kasus New York Times vs OpenAI dan Microsoft. NYT menuntut karena karya jurnalis mereka digunakan untuk melatih AI tanpa izin atau kompensasi. Ini preseden penting. Kalau media sekelas NYT saja berani melawan, kenapa kita tidak? Karya jurnalis dan kreator Indonesia punya nilai, dan nilai itu harus dihargai, bukan dibajak.
"Platform global seperti Google, Meta, dan TikTok mengumpulkan dan mengolah data dalam skala besar. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi berbasis big data dan kecerdasan buatan."
Peran Komdigi dan UU PDP: Jangan Cuma Wacana
Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) harus lebih dari sekadar memberi peringatan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah ada. Ini senjata kita. Tapi apakah sudah cukup kuat untuk melawan raksasa teknologi global? Nezar Patria menyebut Komdigi akan menolak karya jurnalis dan kreator RI dibajak mesin AI. Ini janji. Kita tunggu realisasinya.
Masalahnya, implementasi UU PDP masih perlu digenjot. Regulator harus berani mengambil tindakan konkret, bukan cuma retorika. Blokir akses Grok karena pornografi AI adalah langkah awal yang bagus. Tapi itu baru secuil dari masalah besar eksploitasi data. Bagaimana dengan data user Tokopedia, GoPay, atau bahkan chat WhatsApp Business yang mungkin secara tidak langsung melatih AI global?
Mendesak Regulasi dan Kompensasi yang Jelas
Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang lebih spesifik mengenai penggunaan data untuk pelatihan AI. Regulasi ini harus mencakup:
- Izin eksplisit: Platform harus meminta izin jelas jika data akan digunakan untuk melatih AI.
- Kompensasi adil: Ada mekanisme pembayaran royalti atau kompensasi bagi pemilik data dan kreator konten.
- Transparansi: Platform harus transparan tentang bagaimana data digunakan.
Jangan sampai kita hanya jadi sapi perah digital. Kedaulatan data bukan hanya soal keamanan, tapi juga nilai ekonomi. Sudah saatnya kita menuntut bagian yang adil dari triliunan rupiah yang kita hasilkan untuk mereka.