Indonesia sedang ngebut. Semua bicara transformasi digital dan adopsi AI. Dari pemerintah hingga BUMN, semua sibuk mendorong UMKM go digital. Tapi, di tengah hiruk pikuk ini, ada satu gajah di ruangan yang sering kita abaikan: regulasi AI. Ini bukan sekadar soal aturan main. Ini soal kedaulatan kita di masa depan.
Janji Manis AI untuk UMKM
Lihat saja geliatnya. Komdigi sibuk menyusun roadmap AI nasional. Berbagai inisiatif muncul untuk melatih UMKM, dari cara berjualan online sampai pakai chatbot untuk layanan pelanggan. Aplikasi seperti Tokopedia, GoPay, dan WhatsApp Business sudah jadi tulang punggung bagi warung dan toko kelontong. Bahkan ada program inkubasi startup AI yang didanai BUMN. Ini semua bagus, sangat bagus. UMKM kita memang butuh dorongan ekstra untuk bersaing.
Tapi, ini seperti membangun rumah mewah tanpa fondasi yang kuat. Kita sibuk mengejar output tanpa memikirkan framework yang menopang. Data pribadi UMKM, algoritma yang digunakan, sampai isu etika dan bias AI, semua masih abu-abu. Kita bangga dengan angka adopsi, tapi lupa bertanya: siapa yang sebenarnya mengendalikan teknologi ini?
"Kita terlalu fokus pada kecepatan adopsi AI, lupa bahwa tanpa regulasi yang jelas, kita hanya menyerahkan data dan masa depan kita pada algoritma asing."
Bahaya Keterlambatan Regulasi
UU PDP sudah ada, itu langkah awal yang baik. Tapi AI ini binatang yang berbeda. Regulasi AI bukan hanya soal data, tapi juga tanggung jawab algoritma, transparansi keputusan, dan mitigasi risiko diskriminasi. Contoh nyata: sistem penilaian kredit berbasis AI yang bisa tanpa sadar mendiskriminasi UMKM di daerah tertentu, atau chatbot yang menyebarkan informasi bias.
Kita melihat negara-negara maju seperti Uni Eropa sudah jauh di depan dengan AI Act mereka. Mereka bahkan membahas standar ethical AI dan explainable AI. Sementara kita? Masih berkutat di wacana. Keterlambatan ini bukan hanya membuat kita tertinggal, tapi juga membuka celah lebar bagi dominasi teknologi asing. Data kita, perilaku kita, preferensi kita, semua dianalisis dan dikuasai oleh model AI yang mungkin tidak kita pahami, apalagi kita kendalikan.
Jalan ke Depan: Bukan Sekadar Adaptasi, Tapi Kedaulatan
Kita tidak bisa sekadar menjadi konsumen teknologi. Indonesia harus jadi pemain. Ini berarti kita harus punya regulasi AI yang komprehensif, bukan sekadar tambal sulam. Regulasi ini harus melindungi data, memastikan keadilan algoritma, dan mendukung inovasi lokal. Ini juga harus adaptif, tidak kaku, karena teknologi terus bergerak.
Pemerintah dan pembuat kebijakan harus berani mengambil langkah konkret. Jangan takut untuk belajar dari negara lain, tapi sesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai Indonesia. Libatkan akademisi, praktisi, dan tentu saja, pelaku UMKM itu sendiri. Masa depan digital kita bukan hanya tentang berapa banyak yang pakai AI, tapi seberapa mandiri dan berdaulat kita di dalamnya. Kalau tidak, kita hanya akan jadi penonton di rumah sendiri.