Pemerintah Indonesia sedang tergila-gila dengan AI. Semua orang bicara tentang transformasi digital dan potensi AI untuk UMKM. Oke, itu bagus. Tapi, apakah kita benar-benar siap? Sepertinya tidak. Kita terlalu sibuk membangun infrastruktur dan mendorong adopsi, sampai lupa satu hal krusial: regulasi. Ini bukan hanya soal melindungi data pribadi, tapi tentang kedaulatan digital bangsa kita. Ini taruhannya. Kita bisa jadi konsumen abadi teknologi asing, atau jadi pemain yang berdaulat.
Coba lihat di lapangan. UMKM didorong pakai GoPay, Tokopedia, WhatsApp Business. Mereka terintegrasi, efisien. Bagus. Tapi, di balik kemudahan itu, ada gunung data yang terus menumpuk di server entah di mana. Data siapa? Data transaksi kita, pola belanja, preferensi. Ini emas baru. Dan siapa yang pegang emasnya? Bukan kita.
Perang Data Adalah Nyata
Negara-negara maju sudah lama menyadari ini. Amerika Serikat dan Tiongkok sibuk berebut dominasi teknologi AI. Mereka tahu, siapa yang menguasai data, menguasai masa depan. Kita? Masih sibuk merayakan angka adopsi. UU PDP memang sudah ada, tapi itu baru permulaan. AI jauh lebih kompleks. Algoritma AI bisa memprediksi, mengarahkan, bahkan membentuk opini. Bayangkan jika data sensitif warga Indonesia diolah oleh AI yang dikendalikan pihak asing tanpa pengawasan kuat. Ini bukan fiksi ilmiah, ini kenyataan yang sedang kita hadapi.
"Jika kita tidak segera memiliki kerangka regulasi AI yang kuat dan komprehensif, kita akan selamanya menjadi lahan eksperimen bagi teknologi asing."
Kita butuh regulasi AI yang spesifik dan adaptif. Bukan sekadar menjiplak dari negara lain, tapi yang benar-benar memahami konteks Indonesia. Bagaimana kita melindungi bias algoritmik? Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan yang merugikan? Bagaimana kita memastikan data yang digunakan untuk melatih AI tidak melanggar privasi atau kedaulatan data? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sekarang, bukan nanti ketika semuanya sudah terlambat.
Jangan Sampai Tertinggal Lagi
Lihat saja kasus pembayaran digital. OJK dan BI memang sudah bekerja keras, tapi tetap saja ada celah. Apalagi AI, ranahnya lebih luas dan dampaknya lebih fundamental. Pemerintah harusnya sudah mulai serius membentuk badan khusus atau setidaknya tim lintas kementerian yang fokus pada strategi dan regulasi AI nasional. Libatkan akademisi, praktisi, dan juga pengusaha lokal. Jangan sampai kita jadi negara yang cuma bisa impor teknologi, tapi tidak bisa mengaturnya.
Ini bukan tentang menghambat inovasi. Justru sebaliknya. Regulasi yang jelas akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan adil bagi inovator lokal. Mereka tahu batasan mainnya, tahu hak dan kewajibannya. Tanpa itu, hanya pemain besar global yang bisa berinvestasi besar-besaran, sementara UMKM lokal cuma jadi pengikut. Kita butuh ekosistem AI yang sehat, bukan rimba bebas yang cuma menguntungkan segelintir raksasa teknologi. Ini saatnya kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa berdaulat di era digital, bukan hanya jadi penonton.