Pemerintah bangga dengan capaian adopsi AI dan digitalisasi UMKM. Statistik selalu terlihat bagus di atas kertas. Tapi mari bicara jujur: seberapa jauh kita benar-benar berdaulat di lautan data ini? Sejauh mana UMKM kita tidak hanya jadi objek "gorengan" data asing, alih-alih subjek yang berdaya? Ini bukan soal angka adopsi, ini soal kepemilikan dan kendali.
Narasi besar tentang digitalisasi UMKM seringkali hanya fokus pada kemudahan adopsi platform. Tokopedia, GoPay, WhatsApp Business — semua itu luar biasa membantu. UMKM bisa berjualan lebih luas, menerima pembayaran digital. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya: siapa yang sebenarnya mengendalikan data transaksi, preferensi konsumen, atau pola bisnis ribuan UMKM itu? Jawabannya seringkali bukan kita. Data-data berharga ini sering mengalir ke server di luar negeri, diatur oleh regulasi asing, dan dianalisis oleh algoritma yang kita tidak punya kendali penuh atasnya.
Kesenjangan Kompetensi dan Kedaulatan Data
Masalah ini diperparah dengan kesenjangan talenta digital. Kita bicara soal AI, tapi berapa banyak insinyur data atau pakar AI yang benar-benar mampu membangun solusi lokal yang kompetitif dan aman? Kita masih sangat bergantung pada vendor teknologi asing. Ini seperti menyewa rumah mewah tapi kunci utamanya ada di tangan orang lain. UU PDP memang ada, tapi implementasinya masih butuh gigi. Regulasi tentang kedaulatan digital yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengatur perlindungan data tapi juga kepemilikan dan pemanfaatan data nasional, masih jauh dari kata ideal.
"Kita tidak bisa membangun ekonomi digital yang kuat jika data paling berharga kita dikelola dan dianalisis oleh pihak asing."
Bayangkan warung kelontong di pelosok yang kini pakai QRIS. Itu bagus. Tapi data penjualan warung itu, kebiasaan belanja pelanggannya, semua itu jadi input bagi model AI raksasa yang mungkin dikembangkan di Silicon Valley atau Beijing. Apa yang mereka lakukan dengan data itu? Apakah kita tahu persis? Apakah UMKM itu sendiri mendapat manfaat optimal dari analisis data tersebut, atau hanya jadi sumber data mentah bagi entitas yang lebih besar?
Melampaui Adopsi: Membangun Ekosistem Mandiri
Untuk benar-benar berdaulat, kita harus melampaui sekadar adopsi. Kita perlu membangun ekosistem digital yang mandiri. Ini berarti investasi besar pada penelitian dan pengembangan AI lokal, menciptakan talenta digital yang mampu membangun bukan hanya menggunakan, serta merumuskan regulasi yang tegas tentang data localization dan data sovereignty. Ini bukan anti-asing, ini tentang keseimbangan. Kita harus bisa bekerja sama sambil tetap memegang kendali atas aset digital paling berharga kita.
Pemerintah dan swasta harus duduk bersama, bukan hanya untuk mendorong adopsi, tapi untuk merancang peta jalan menuju kemandirian digital. Jangan sampai tren AI dan digitalisasi UMKM ini hanya menjadi cara bagi entitas asing untuk mengumpulkan data kita secara gratis, sementara kita bertepuk tangan karena UMKM sudah "go digital". Sudah saatnya kita serius bicara tentang siapa pemilik sebenarnya dari data-data ini, dan bagaimana kita bisa memastikan manfaatnya kembali ke bangsa sendiri, bukan hanya ke kantong korporasi global.