Kita bicara soal kedaulatan digital. Bukan lagi jargon manis pemerintah, tapi kenyataan pahit yang mulai menghantam. Selama ini, kita terlalu nyaman dengan "adopsi teknologi" tanpa banyak bertanya: siapa yang sebenarnya memegang kendali? Jawabannya, sayangnya, seringkali bukan kita.
Perhatikan tren sekarang. Semua orang bangga dengan AI. UMKM didorong digitalisasi. Pembayaran digital makin canggih, bahkan diakui global. Tapi, coba kita telusuri lebih dalam. Infrastruktur AI kita? Sebagian besar bergantung pada raksasa teknologi asing. Server data kita? Seringkali menumpang di cloud luar negeri. Regulasi AI kita? Masih terseok-seok, jauh tertinggal dari kecepatan inovasi.
Ini bukan sekadar soal punya teknologi atau tidak. Ini soal kepemilikan dan kontrol. Jika data warga negara kita, pola belanja UMKM kita, bahkan algoritma yang mengatur hidup kita, semuanya dikuasai entitas luar, apa gunanya kita berteriak "kedaulatan"? Ini seperti punya rumah mewah tapi kuncinya dipegang tetangga.
Ancaman Nyata di Balik Kilau Digital
Ambil contoh keamanan siber. Setiap hari kita mendengar berita kebocoran data. Dari lembaga pemerintah hingga platform e-commerce besar. UU PDP sudah ada, tapi implementasinya masih butuh gigi. Pelanggaran data bukan cuma merugikan individu, tapi juga mengikis kepercayaan publik dan, yang lebih parah, bisa jadi celah bagi intervensi asing. Bayangkan data demografi atau ekonomi strategis kita jatuh ke tangan yang salah. Seram, kan?
"Kedaulatan digital sejati bukan cuma tentang akses, tapi tentang kemampuan untuk memutuskan, melindungi, dan membangun masa depan teknologi kita sendiri."
Lalu ada regulasi AI. Ini bom waktu yang siap meledak. AI semakin pintar, semakin otonom. Tanpa regulasi yang jelas tentang etika, bias, dan akuntabilitas, kita akan terjebak dalam sistem yang tidak kita pahami, apalagi kita kontrol. Apa jadinya jika sistem AI yang tidak transparan mulai mengambil keputusan penting di sektor kesehatan, peradilan, atau bahkan pertahanan? Ini bukan fiksi ilmiah, ini skenario yang sudah di depan mata.
Jalan ke Depan: Mandiri atau Terjajah?
Pemerintah memang sudah mulai bicara kedaulatan data dan ekosistem startup lokal. Itu bagus. Tapi, implementasinya harus lebih agresif. Kita butuh investasi besar pada infrastruktur data lokal yang aman dan terintegrasi. Kita butuh pendidikan talenta digital yang bukan cuma user, tapi juga builder. Kita butuh riset dan pengembangan AI yang fokus pada kebutuhan spesifik Indonesia, bukan sekadar mengadopsi mentah-mentah dari Barat.
Kita harus berani mengambil sikap. Jangan cuma jadi pasar. Kita harus jadi pemain. Kedaulatan digital bukan kemewahan, tapi kebutuhan fundamental untuk masa depan bangsa. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Atau kita mau menyerahkan nasib digital kita di tangan orang lain?