Kita sudah terlalu sering mendengar frasa kedaulatan digital. Bunyinya megah, tapi seringkali terasa seperti jargon politik belaka. Padahal, di balik kata-kata itu, ada pertaruhan besar bagi masa depan ekonomi kita, terutama bagi jutaan UMKM yang jadi tulang punggung negeri.
Janji Manis AI dan Realitas Pahit
AI sekarang sedang di mana-mana. Dari chatbot yang bantu customer service sampai algoritma rekomendasi di Tokopedia, semua bicara AI. Pemerintah pun ikut sibuk dengan peta jalan AI Nasional. Bagus, tentu saja. Tapi mari kita jujur, adopsi AI di UMKM Indonesia masih sangat rendah. Bukan karena mereka tidak mau, tapi seringkali karena tidak tahu harus mulai dari mana, atau biayanya kemahalan.
Lihat saja, banyak UMKM yang baru melek digital pakai WhatsApp Business atau GoPay. Itu pun sudah perjuangan. Mereka butuh solusi yang plug-and-play, yang bisa langsung dipakai tanpa perlu jadi insinyur. Kalau kita cuma bicara AI tingkat tinggi di Jakarta, sementara warung di pelosok masih kesulitan input data manual, kedaulatan digital kita cuma sebatas mimpi.
"Kedaulatan digital bukan tentang membangun tembok, tapi tentang memastikan setiap warga punya kunci akses ke masa depan digital."
Peran Pemerintah dan Regulasi yang Mendesak
Pemerintah memang sudah mulai bergerak. Ada UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang jadi landasan penting. Tapi bagaimana dengan regulasi AI? Ini krusial. Kita tidak mau data-data sensitif warga dan UMKM Indonesia dikuasai atau dimanfaatkan sepihak oleh pemain global tanpa pengawasan. Ini bukan soal proteksionisme, tapi soal keamanan nasional dan ekonomi nasional.
Regulasi AI harus jelas: siapa pemilik data, bagaimana data digunakan, dan bagaimana memastikan algoritma tidak bias. Tanpa itu, inisiatif digitalisasi apa pun akan berisiko. OJK, misalnya, sudah mulai mengawasi fintech. Pendekatan serupa perlu diterapkan untuk AI di berbagai sektor, termasuk yang menyentuh UMKM secara langsung.
Edukasi dan Infrastruktur: Kunci Sejati
Kedaulatan digital tidak akan terwujud hanya dengan regulasi. Kita butuh edukasi masif dan infrastruktur yang merata. Pemerintah harus gandeng pemain teknologi lokal untuk membuat platform AI yang terjangkau dan mudah digunakan UMKM. Ini termasuk pelatihan literasi digital yang berkelanjutan, bukan sekadar seminar satu hari.
Bayangkan, pemilik toko kelontong bisa pakai AI untuk memprediksi stok barang atau menganalisis pola belanja pelanggan dengan mudah, tanpa perlu belajar coding. Itu baru namanya memberdayakan. Itu baru namanya kedaulatan digital yang nyata, bukan cuma jadi topik diskusi di konferensi mewah.
Indonesia punya potensi besar dengan pasar digital yang tumbuh pesat. Tapi jika kita ingin menjadi pemain, bukan hanya penonton, kita harus segera memastikan fondasi digital kita kuat, inklusif, dan berdaulat. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama.