Kita bicara transformasi digital, inklusi UMKM, dan kedaulatan data. Tapi jujur saja, kita sering melupakan satu hal penting: siapa yang sebenarnya menguasai arus data di Indonesia? Jawabannya mengejutkan, dan sedikit mengkhawatirkan.
Beberapa minggu terakhir, saya memperhatikan ada pergerakan halus dari raksasa teknologi global. Mereka tidak berteriak-teriak soal investasi triliunan. Sebaliknya, mereka bergerak senyap, mengumpulkan apa yang paling berharga di era digital: data pengguna Indonesia.
Ini bukan tentang UU PDP lagi. Itu sudah ada. Ini tentang implementasi dan siapa yang punya kekuatan tawar menawar. Lihat saja bagaimana platform-platform global, yang menjadi tulang punggung transaksi dan komunikasi UMKM kita—seperti WhatsApp Business atau Instagram—mengumpulkan data. Mereka menawarkan kemudahan, tapi di balik itu ada harga yang harus dibayar.
Perang Perebutan Data Lokal
Pemerintah dan Kominfo gencar mendorong kedaulatan digital. Ini ide yang bagus. Kita ingin punya kendali atas data warga negara kita sendiri. Kita tidak mau data itu hanya menjadi bahan bakar untuk inovasi di negara lain. Tapi, apakah kita sudah cukup kuat? Saya rasa belum.
UMKM kita, misalnya, sangat bergantung pada platform-platform asing ini. Mereka pakai WhatsApp untuk berjualan, Instagram untuk promosi, dan Google Maps untuk lokasi. Setiap interaksi, setiap transaksi, setiap klik, menghasilkan data berharga. Data ini, pada gilirannya, membentuk profil konsumen Indonesia, tren pasar, dan bahkan potensi ekonomi masa depan.
"Kita membangun rumah digital kita sendiri, tapi kunci pintunya dipegang orang lain."
Masalahnya, raksasa teknologi ini punya ekosistem yang begitu kuat. Mereka bisa menawarkan layanan gratis atau sangat murah. UMKM mana yang bisa menolak? Mereka butuh efisiensi, butuh jangkauan. Jadi, mereka terpaksa masuk ke dalam ekosistem itu. Ini dilema yang nyata.
Kebijakan yang Kurang Menggigit
Kominfo memang sedang menyusun regulasi AI dan memperkuat SDM teknologi. Ini langkah positif. Tapi, saya khawatir ini belum cukup untuk menghadapi gelombang besar dari luar. Regulasi AI mungkin bisa mengatur penggunaan AI di Indonesia, tapi bagaimana dengan data yang dikumpulkan di luar yurisdiksi kita?
Kita butuh lebih dari sekadar regulasi. Kita butuh strategi nasional yang komprehensif. Strategi yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur atau SDM, tapi juga pada bagaimana kita bisa menciptakan alternatif lokal yang kompetitif. Alternatif yang bisa memberikan jaminan kedaulatan data yang lebih kuat.
Sektor perbankan sudah mulai bergerak dengan transformasi digital mereka. Mereka berinvestasi besar untuk membangun sistem yang lebih efisien dan aman. Tapi, mereka juga tidak bisa berdiri sendiri. Mereka butuh ekosistem digital yang kuat, yang tidak didominasi oleh pemain asing.
Kalau kita tidak segera bertindak lebih tegas, kita akan selamanya menjadi penyedia data mentah. Data yang seharusnya menjadi aset strategis kita, justru dimanfaatkan untuk keuntungan pihak lain. Ini bukan lagi soal kompetisi, ini soal kedaulatan kita di era digital. Jangan sampai kita terbangun dan menyadari bahwa kita sudah terlalu terlambat.