Kedaulatan data. Sebuah frasa yang terdengar gagah, sering disebut di berbagai forum teknologi dan pemerintahan Indonesia. Konsepnya sederhana: data warga dan negara kita harus dikuasai dan diatur di dalam negeri. Tujuannya mulia: melindungi privasi, mengamankan kepentingan nasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi digital kita tidak hanya jadi bancaan raksasa teknologi global.
Tapi mari kita jujur. Di tengah ledakan kecerdasan buatan (AI) yang kini merasuki setiap sendi bisnis, kedaulatan data kita mungkin hanya tinggal angan. Atau setidaknya, sebuah tantangan maha berat yang belum kita hadapi secara serius.
Startup AI lokal bermunculan, didukung pemerintah, didanai investor. Kita bangga. Tapi dari mana data yang mereka latih? Mayoritas model AI generatif utama, seperti yang dipakai dalam chatbot atau pembuat konten, dilatih dengan data dari seluruh internet. Data itu tersimpan di server-server di AS, Eropa, atau Tiongkok. Data itu tidak kenal batas geografis, apalagi kedaulatan.
Perusahaan Indonesia yang ingin memanfaatkan AI untuk efisiensi atau inovasi, mau tidak mau, harus mengirimkan data mereka ke luar negeri. Data pelanggan, data transaksi, data operasional. Semua mengalir ke platform cloud global yang menyediakan layanan AI. Ambil contoh, bank-bank besar di Indonesia yang kini berlomba mengadopsi AI untuk layanan pelanggan atau analisis risiko. Mereka menggunakan solusi AI dari vendor global yang infrastrukturnya ada di luar negeri. Apakah ini berarti data nasabah mereka juga ikut 'terbang' keluar?
"Kita bicara kedaulatan data, tapi praktik bisnis AI kita justru mendorong data kita keluar." Ini ironi yang harus kita hadapi.
UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga punya regulasi ketat soal data finansial. Tapi UU PDP fokus pada perlindungan individu, bukan kedaulatan data dalam konteks AI skala besar. Regulasi OJK mungkin bisa membatasi transfer data nasabah bank, tapi bagaimana dengan startup fintech yang datanya diolah AI pihak ketiga?
Ini bukan hanya soal privasi. Ini soal daya saing. Siapa yang menguasai data, dia menguasai masa depan AI. Jika data-data krusial bisnis Indonesia terus diolah dan disimpan di luar negeri, artinya kita menyerahkan keunggulan kompetitif dan potensi inovasi ke tangan pihak asing. Kita jadi konsumen AI, bukan produsen AI yang mandiri.
Beberapa langkah perlu segera diambil. Pertama, pemerintah harus memperjelas kerangka regulasi untuk transfer data lintas negara dalam konteks AI. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Ini harus lebih spesifik dari UU PDP yang general. Kedua, kita perlu investasi serius dalam infrastruktur cloud dan pusat data lokal yang mampu mendukung pengembangan AI. Bukan hanya membangun fisiknya, tapi juga memastikan ekosistem teknis dan keamanannya mumpuni.
Ketiga, dorong pengembangan model AI berbahasa Indonesia yang dilatih dengan data lokal. Ini bukan tugas mudah, butuh kolaborasi antara akademisi, startup, dan korporasi. Tokopedia, Gojek, dan perusahaan besar lainnya punya data melimpah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk membangun AI lokal yang kuat, tanpa mengorbankan privasi dan kedaulatan?
Kedaulatan data di era AI bukan lagi sekadar slogan nasionalis. Ini adalah prasyarat untuk kemandirian ekonomi digital kita. Jika tidak serius, kita hanya akan jadi penonton di panggung AI global, sambil data-data kita terus menari-nari di server entah berantah.