Pembicaraan tentang AI di Indonesia seringkali terjebak pada euforia adopsi. Startup berlomba mengintegrasikan AI, UMKM didorong digitalisasi, dan pemerintah gembar-gembor investasi. Tapi, ada satu hal fundamental yang sering terlewat: kedaulatan data. Tanpa kedaulatan data yang kuat, semua inisiatif AI kita bisa jadi hanya akan memperkaya raksasa teknologi global, bukan membangun kemandirian bangsa.
Bayangkan ini: kita bangun model AI canggih untuk memprediksi preferensi konsumen Indonesia, menganalisis pola transaksi di Tokopedia atau GoPay, bahkan melacak distribusi sembako di warung-warung. Semua data itu, yang sangat spesifik dan bernilai tinggi tentang masyarakat kita, akan jadi bahan bakar utama. Pertanyaannya, siapa yang mengontrol bahan bakar itu? Siapa yang memiliki infrastruktur tempat bahan bakar itu disimpan dan diproses?
"Membangun AI tanpa kedaulatan data ibarat membangun rumah di atas tanah orang lain. Kapan saja bisa digusur atau dimintai sewa selangit."
Ini bukan sekadar isu teknis, ini isu strategis. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah langkah awal yang bagus. Tapi regulasi saja tidak cukup. Kita butuh infrastruktur data yang mandiri, pusat data yang aman dan terkontrol di dalam negeri, serta kebijakan yang mendorong penggunaan data lokal untuk pengembangan AI lokal.
Ancaman Asing dan Peluang Lokal
Ekosistem startup AI Indonesia memang sedang bergeliat. Ada banyak talenta, banyak ide. Namun, jika mereka terus-menerus bergantung pada cloud provider asing atau model AI yang dilatih dengan data dari luar, kita akan selamanya jadi konsumen, bukan pencipta. Ini seperti kita punya koki hebat (developer AI), tapi semua bahannya (data) harus impor dan kompornya (infrastruktur) sewa dari luar. Bagaimana mau mandiri?
Perusahaan BUMN dan pemerintah harus lebih agresif dalam membangun dan mempromosikan infrastruktur data lokal. Investasi untuk pusat data berstandar global di Indonesia, dengan kepemilikan dan pengelolaan yang jelas di tangan anak bangsa, adalah prioritas. Jangan sampai data transaksi UMKM di WhatsApp Business, atau data kesehatan masyarakat, akhirnya dikuasai entitas asing.
Kedaulatan data juga berarti kemampuan untuk menentukan standar dan etika penggunaan data kita sendiri. Kita tidak bisa hanya mengikuti regulasi dari Uni Eropa atau Amerika. Konteks budaya, sosial, dan ekonomi Indonesia itu unik. Kita perlu kerangka kerja yang sesuai untuk AI yang beretika dan bertanggung jawab, yang tidak bias dan tidak merugikan masyarakat.
Membangun Fondasi Kemandirian
Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, perketat implementasi UU PDP dan pastikan ada sanksi tegas bagi pelanggar. Kedua, dorong investasi besar-besaran untuk infrastruktur data lokal, termasuk data center dan jaringan serat optik. Ketiga, berikan insentif bagi startup dan perusahaan yang mengembangkan solusi AI menggunakan data dan infrastruktur lokal.
Keempat, fokus pada pengembangan talenta. Bukan hanya data scientist atau engineer, tapi juga ahli hukum dan etika yang memahami kompleksitas data dan AI. Ini bukan sprint, ini maraton. Tapi jika kita tidak mulai sekarang, kita akan tertinggal jauh. Masa depan AI Indonesia sangat bergantung pada seberapa serius kita mengambil kedaulatan data.