Pertanyaan besar bagi UMKM di Indonesia bukan lagi apakah mereka akan bertransformasi digital, tapi bagaimana. Jujur saja, banyak yang masih terengah-engah. Mereka terjebak antara godaan platform raksasa dan kekhawatiran soal data pribadi. Di sinilah letak ironinya: untuk berdaulat secara digital, UMKM butuh akses, tapi juga butuh perlindungan. Dan jawaban untuk itu ada di jaringan pembayaran digital yang netral dan kuat.
Coba lihat. Sekarang, kalau warung kopi di pojok jalan mau terima pembayaran digital, pilihannya seringkali GoPay, OVO, atau QRIS dari bank tertentu. Semua itu bagus, tapi seringkali ekosistemnya tertutup. Data transaksi, kebiasaan pelanggan, semua itu mengalir ke satu entitas. Ini jadi masalah ketika data tersebut seharusnya jadi aset strategis UMKM, bukan barang gratisan untuk raksasa teknologi. DPR RI dan pemerintah sibuk bicara soal kedaulatan data nasional, tapi lupa pemain paling rentan: pedagang kecil yang cuma mau jualan kopi dan gorengan. Mereka butuh ekosistem pembayaran yang lebih dari sekadar "bisa bayar pakai apa saja."
Perang Saudara Ekosistem?
Realitanya, platform pembayaran di Indonesia masih seperti 'perang saudara' yang memperebutkan dompet digital konsumen. Setiap platform punya merchant sendiri, program cashback sendiri, dan data sendiri. Ini menciptakan fragmentasi yang justru menyulitkan UMKM. Mereka harus mendaftar ke banyak platform, mengelola beberapa aplikasi, dan seringkali tidak bisa melihat gambaran utuh dari semua transaksi mereka. Bayangkan, pemilik toko kelontong di Cirebon harus jadi ahli IT hanya untuk menerima pembayaran digital. Itu tidak efisien. Itu justru menjauhkan mereka dari esensi bisnis mereka.
"Kedaulatan digital UMKM dimulai dari kepemilikan dan kontrol atas data transaksi mereka sendiri, bukan diserahkan bulat-bulat ke platform."
Solusinya bukan di regulasi yang terlalu ketat sampai mematikan inovasi, tapi di infrastruktur pembayaran yang inklusif dan terbuka. QRIS adalah langkah awal yang baik, tapi itu hanya standar teknis. Yang kita butuhkan adalah semangat yang sama untuk interoperabilitas data. UMKM harus bisa memilih siapa yang memproses pembayaran mereka, dan yang lebih penting, siapa yang mengelola dan menganalisis data pelanggan mereka. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal daya tawar. Tanpa data, mereka tak lebih dari titik kecil di peta platform besar.
Data Adalah Kunci Pertumbuhan
Data transaksi bisa jadi emas untuk UMKM. Dengan menganalisis pola pembelian, mereka bisa mengoptimalkan stok, menawarkan promo yang relevan, bahkan mengembangkan produk baru. Tapi jika data itu terkunci di satu platform, atau lebih buruk, dipakai untuk kepentingan platform itu sendiri, UMKM kehilangan kesempatan. Kita perlu model di mana UMKM secara default memiliki kontrol penuh atas data mereka, dan bisa memilih untuk membagikannya (dengan kompensasi) kepada penyedia layanan analisis atau fintech lain yang bisa membantu mereka tumbuh.
Pemerintah dan OJK punya peran besar di sini. Bukan hanya mengatur, tapi juga memfasilitasi. Dorong standar API yang memungkinkan UMKM mengintegrasikan data dari berbagai sumber pembayaran mereka ke dalam satu dasbor. Ini bukan mimpi. Ini adalah keharusan jika kita serius ingin melihat UMKM kita naik kelas dan tidak hanya jadi "objek" dari transformasi digital. Mari kita bangun jaringan pembayaran yang memberdayakan, bukan yang mengontrol. Kalau tidak, kita hanya akan menciptakan kolonialisme digital baru, kali ini dengan bendera AI dan fintech.