Indonesia ini memang unik. Di satu sisi, kita jagoan banget urusan adopsi teknologi. Lihat saja bagaimana pembayaran digital merajalela, dari kota metropolitan sampai warung di pelosok. UMKM kita juga makin melek digital, sibuk jualan di Tokopedia atau terima GoPay. Pemerintah juga semangat, dorong terus adopsi AI dan e-commerce. Tapi, ada satu hal yang bikin saya gelisah: kita ini jago adopsi, tapi belum tentu jago bikin. Dan ini masalah serius kalau kita mau jadi pemain global, bukan cuma pasar.
Coba lihat trennya. AI itu lagi digadang-gadang jadi pilar utama transformasi digital. Keren, kan? Tapi ironisnya, ambisi ini terancam oleh kesenjangan kompetensi AI yang akut. Ini bukan cuma omong kosong statistik. Ini jurang antara seberapa cepat kita pakai teknologi canggih, dengan seberapa siap talenta kita untuk membangun dan mengoperasikan teknologi itu sendiri. Pusat data hijau, misalnya. Itu jantung infrastruktur digital berkelanjutan. Kita butuh ahli rekayasa termal, efisiensi energi, tata kelola AI berkelanjutan. Tapi kenyataannya, di mana mereka?
Kurikulum yang Ketinggalan Kereta
Masalahnya, sistem pendidikan kita ini kayak kereta api uap di era kereta cepat. Lambat banget adaptasinya. Kurikulum vokasi yang ada, menurut analisis mendalam, gagal total membekali mahasiswa dengan skill spesifik yang dibutuhkan industri AI. Mereka tidak diajari cara membangun pusat data hijau, atau bagaimana menerapkan AI secara bertanggung jawab. Ini seperti mempersiapkan tentara dengan panah dan busur, sementara musuh sudah pakai senapan laser.
"Fondasi infrastruktur digital Indonesia akan terus dibangun di atas pasir jika kesenjangan talenta AI tidak segera diatasi secara radikal."
Ini bukan soal seberapa banyak perusahaan yang sudah pakai AI. Kita punya banyak itu. Tapi ini soal siapa yang menciptakan, siapa yang mengelola, siapa yang mengamankan. Kalau kita terus-menerus jadi konsumen dan user saja, kita tidak akan pernah benar-benar berdaulat secara digital. Kita akan selalu tergantung pada raksasa teknologi asing, dan inovasi kita akan terbatas pada adaptasi, bukan kreasi.
Saatnya Berpikir Lebih Jauh dari Sekadar Adopsi
Pemerintah dan pelaku industri harus duduk bersama, serius. Jangan cuma bicara soal digitalisasi UMKM atau literasi digital saja. Itu penting, ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah membangun fondasi talenta yang kuat. Ini artinya: merevisi kurikulum secara drastis, bekerja sama dengan industri untuk program magang dan pelatihan yang relevan, dan mungkin juga insentif bagi para profesional AI. Kalau tidak, semua ambisi digital kita, termasuk UU PDP dan regulasi OJK yang sudah bagus itu, hanya akan jadi macan kertas. Kita akan punya aturan main, tapi tidak punya pemain yang cukup berkualitas untuk bertanding di liga dunia. Mari jadi pencipta, bukan cuma pengguna.