Indonesia ini aneh. Kita bicara AI, pusat data hijau, dan transformasi digital sampai berbusa. Tapi begitu lihat ke dalam, ada jurang menganga yang bikin geleng-geleng kepala. Jurang itu? Kesenjangan kompetensi AI.
Ambisi kita selangit. Pemerintah ingin AI jadi pilar utama. Bisnis berlomba adopsi. Tapi siapa yang mau bangun, mengelola, dan mengembangkan AI ini? Talenta kita belum siap. Ini bukan sekadar 'kurang orang', tapi 'kurang orang yang tepat'.

Pusat data hijau, misalnya. Ini tulang punggung keberlanjutan digital. Tapi butuh ahli rekayasa termal, efisiensi energi, dan tata kelola AI yang paham ESG. Kurikulum pendidikan kita? Jauh panggang dari api. Mahasiswa diajar apa, industri butuh apa, kok bisa beda jauh? Sistem pendidikan kita ini lambatnya minta ampun. Bagaimana mau mengejar ketertinggalan kalau fondasinya saja rapuh?
Adopsi Cepat, Kesiapan Lambat
Studi-studi independen, meski datanya tersebar, menunjukkan pola yang konsisten: adopsi AI di sektor keuangan, manufaktur, dan logistik melonjak. Artinya, perusahaan-perusahaan mulai pakai AI. Tapi ini seperti beli mobil sport tanpa punya SIM, apalagi mekanik yang bisa benerin kalau mogok.
"Kita membangun infrastruktur masa depan dengan mentalitas masa lalu, dan hasilnya adalah pondasi digital yang keropos."
Ini bukan soal bisa pakai ChatGPT. Ini soal bisa membangun dan mengelola sistem AI kompleks yang dibutuhkan oleh pusat data modern dan industri 4.0. Kita butuh insinyur data, ilmuwan AI, ahli etika AI, dan spesialis keamanan siber. Bukan cuma user.

Solusi Bukan Sekadar Training Kilat
Jadi, apa solusinya? Bukan cuma kursus kilat atau bootcamp musiman. Itu cuma tambal sulam. Kita butuh revisi kurikulum pendidikan vokasi yang radikal. Libatkan industri secara langsung. Biarkan mereka bilang, "Kami butuh orang yang bisa ini dan itu," lalu kurikulum disusun berdasarkan itu.
Pemerintah juga harus jadi fasilitator. Insentif untuk perusahaan yang berinvestasi di pengembangan talenta internal. Kolaborasi dengan universitas asing yang memang unggul di bidang AI. Jangan cuma sibuk bikin regulasi sana-sini, tapi lupa menyiapkan manusianya.
Kalau ini dibiarkan, ambisi digital Indonesia cuma akan jadi mimpi basah. Kita akan jadi pasar besar bagi teknologi asing, tanpa kemampuan untuk jadi pemain utama. Ironis, kan?