Presiden Prancis Emmanuel Macron berterima kasih kepada Indonesia. Bukan soal investasi atau kerja sama militer, tapi karena regulasi digital kita. Kedengarannya sepele, tapi ini luar biasa. Indonesia baru saja menancapkan tonggak penting dalam tata kelola internet global. Bayangkan, negara non-Barat pertama yang berani membatasi akses anak ke ruang digital berdasarkan usia. Ini bukan cuma soal perlindungan anak, ini soal kedaulatan digital.
Pada 6 Maret lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini jadi turunan dari Peraturan Pemerintah TUNAS. Intinya jelas: anak di bawah 16 tahun akan mulai dibatasi aksesnya ke platform digital berisiko tinggi. Tahap awal dimulai 28 Maret 2026, dengan menonaktifkan akun anak di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Ini langkah berani.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan alasannya gamblang. Anak-anak kita menghadapi ancaman nyata: pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling parah, adiksi platform digital. Orang tua tidak bisa dibiarkan bertarung sendirian melawan algoritma raksasa. Pemerintah harus hadir. Saya setuju sepenuhnya. Algoritma ini dirancang untuk membuat kita kecanduan, apalagi anak-anak yang belum punya filter kuat.
"Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma."
Ini bukan cuma tren lokal. Inggris bahkan sudah meminta masukan langsung dari warga soal penerapan aturan serupa. Artinya, Indonesia sekarang jadi rujukan. Kita tidak lagi sekadar konsumen atau pengikut regulasi digital negara maju. Kita mulai jadi pembuat standar. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara berkembang juga bisa menjadi inovator dalam tata kelola digital.
Tentu, implementasi tidak akan mudah. Platform-platform raksasa ini punya sumber daya dan tim legal yang masif. Mereka juga punya kepentingan bisnis yang besar. Tapi, ini adalah pertarungan yang layak dimenangkan. Kesehatan mental dan perkembangan anak-anak kita jauh lebih berharga daripada engagement rate atau waktu layar. Regulasi ini juga memaksa platform untuk lebih bertanggung jawab. Mereka harus berinvestasi lebih banyak dalam verifikasi usia dan sistem pengawasan konten.
Kita seringkali melihat AI dan transformasi digital hanya dari kacamata efisiensi dan keuntungan. Namun, kasus ini mengingatkan kita bahwa teknologi juga membawa risiko besar, terutama bagi generasi muda. Pemerintah Indonesia, dengan langkah ini, menunjukkan bahwa inovasi regulasi sama pentingnya dengan inovasi teknologi itu sendiri. Ini bukan hanya tentang melindungi anak-anak kita, tapi juga tentang membentuk ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab untuk masa depan.