Pernahkah Anda bertanya, kenapa aplikasi pembayaran digital di warung kopi sebelah itu logonya biru, bukan hijau? Atau kenapa e-commerce yang paling sering dipakai malah didominasi warna oranye dari Singapura, padahal kita punya Tokopedia yang kuat? Ini bukan sekadar preferensi pasar. Ini adalah cerita tentang dominasi raksasa teknologi asing yang pelan-pelan tapi pasti membentuk lanskap digital Indonesia, bahkan lebih dari yang kita sadari.
Pemerintah sibuk bicara regulasi AI dan perlindungan data. Bagus. Tapi itu cuma setengah jalan. Masalah utamanya lebih besar: kedaulatan digital kita. Kita terlalu fokus pada 'mengawasi' dan 'mengatur' tanpa berani 'membatasi'. Padahal, negara-negara lain sudah mulai menunjukkan giginya. Perancis misalnya, tak segan mendenda Google ratusan juta Euro karena praktik antimonopoli. Amerika Serikat, negara asal raksasa ini, justru paling aktif 'memecah' konglomerat teknologi mereka sendiri.
Perang Saudara Digital yang Tak Berimbang
Kita bangga dengan unicorn dan decacorn lokal. Gojek, Tokopedia, Traveloka. Mereka memang hebat. Tapi di sisi lain, kita juga menjadi pasar empuk bagi raksasa seperti Google, Facebook (Meta), Amazon, dan TikTok. Mereka datang dengan modal tak terbatas, algoritma canggih, dan data pengguna global yang masif. UMKM kita, yang sedang digenjot digitalisasinya, akhirnya malah terjebak dalam ekosistem asing ini. Mau jualan di TikTok Shop? Silakan. Tapi data siapa yang mereka ambil? Ke mana keuntungan akhirnya mengalir?
"Kita membangun jalan tol digital, tapi membiarkan truk-truk asing menguasai seluruh jalur distribusi tanpa kontrol."
Regulasi AI dan UU PDP memang penting. Tapi itu hanya bicara soal bagaimana mereka beroperasi. Kita harus mulai bicara siapa yang boleh beroperasi dan seberapa besar dominasi mereka di pasar kita. Contohnya, UU PDP sudah ada, tapi apakah itu cukup kuat untuk mencegah data pribadi warga Indonesia disalahgunakan oleh platform asing yang servernya di luar negeri dan diatur oleh hukum yurisdiksi lain? Rasanya tidak.
Belajar dari Negara Lain: Batasi, Jangan Hanya Awasi
Lihat India. Mereka berani membatasi TikTok karena alasan keamanan nasional. Eropa dengan GDPR-nya yang sangat ketat, memaksa raksasa teknologi tunduk pada aturan mereka. Bahkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam semakin agresif dalam meninjau dan membatasi aplikasi asing yang dianggap merugikan kepentingan nasional atau ekonomi lokal mereka. Indonesia? Kita masih terlalu nrimo.
Kita perlu kebijakan yang lebih berani. Bukan hanya denda atau peringatan. Mungkin saatnya mempertimbangkan kuota pasar untuk aplikasi tertentu, atau persyaratan kepemilikan lokal yang lebih ketat untuk platform-platform yang menguasai infrastruktur digital krusial. Atau bahkan, secara tegas, membatasi akses bagi platform yang terang-terangan melanggar etika bisnis atau kedaulatan data kita.
Digitalisasi UMKM adalah keniscayaan. AI adalah masa depan. Tapi semua ini harus berdiri di atas fondasi yang kokoh, di mana kepentingan nasional dan kedaulatan digital kita menjadi prioritas utama. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri, sambil terus-menerus memberikan data dan keuntungan kepada pihak lain. Waktunya berhenti menjadi pasar, dan mulai menjadi pemain yang punya aturan main sendiri.