Adopsi teknologi di Indonesia itu seperti dua sisi mata uang: satu sisi menjanjikan efisiensi luar biasa, sisi lain menyisakan pertanyaan soal kesiapan fundamental. Ambil contoh perbankan, mereka sudah gencar pakai AI untuk deteksi fraud dan personalisasi layanan. Manufaktur? Sama, ngebut otomatisasi demi menekan biaya. Tapi di tengah euforia ini, ada satu area yang, jujur saja, bikin saya geleng-geleng kepala: proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Saya baru baca kabar kalau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN akan menggunakan aplikasi digital untuk mengurus kepindahan mereka. Kedengarannya canggih, kan? Aplikasi ini dikembangkan Otorita IKN berkolaborasi dengan KemenPANRB dan BKN. Tujuannya mulia: pendataan, verifikasi, penempatan, dan monitoring ASN berjalan tertib, akurat, dan akuntabel. Bahkan sudah ada bootcamp untuk pemutakhiran aplikasinya. Ini bagus, saya akui. Tapi saya jadi bertanya-tanya, apakah kita tidak melihat hutan karena terlalu fokus pada satu pohon?
Aplikasi Saja Tidak Cukup: PR Besar di Balik Layar
Deputi Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo, bilang pemerintah perlu menuntaskan masalah administrasi internal agar bisa memberikan layanan publik yang optimal. Jumiati dari BKN juga menekankan pentingnya data yang lengkap, terkini, akurat, dan mutakhir untuk kepastian hukum. Kedua poin ini valid. Sangat valid.
Namun, realitanya, integrasi sistem di pemerintahan kita itu masih jadi PR besar. Berapa banyak aplikasi yang lahir dari berbagai kementerian/lembaga tapi tidak saling bicara? Berapa banyak data yang silo, tidak bisa dipertukarkan dengan mudah? Aplikasi pemindahan ASN ini, sehebat apapun, hanyalah satu frontend.
"Aplikasi yang sukses di IKN bukan cuma soal UI/UX yang cantik, tapi pondasi data dan integrasi antar-instansi yang kokoh. Kalau itu belum beres, ya sama saja bohong."
Ini bukan cuma soal memindahkan data dari BKN ke aplikasi IKN. Ini soal memastikan bahwa data tersebut akan terintegrasi mulus dengan sistem kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, dan semua layanan publik lain yang nanti akan beroperasi di IKN. Bayangkan, kalau ASN pindah ke IKN, tapi data BPJS-nya tidak otomatis terupdate, atau data pajaknya harus diurus manual lagi. Itu bukan transformasi digital, itu cuma digitalisasi parsial yang bikin pusing.
Pelajaran dari Sektor Lain
Sektor perbankan dan manufaktur memberikan pelajaran berharga. Mereka berinvestasi besar pada AI, bukan hanya untuk aplikasi di permukaan, tapi juga untuk mengoptimalkan data pipeline dan infrastruktur backend. Mereka tahu, keamanan data dan interoperabilitas adalah kunci. UU PDP sudah ada, OJK juga terus mengawasi. Pemerintah di IKN harus belajar dari sini.
Kelangkaan tenaga ahli AI dan infrastruktur digital yang belum merata di manufaktur juga harus jadi alarm. IKN mungkin punya infrastruktur baru, tapi apakah SDM-nya siap? Apakah mindset birokrasinya sudah adaptif terhadap perubahan cepat yang dibawa teknologi?
Saya harap IKN tidak hanya jadi etalase teknologi canggih di permukaan, tapi juga jadi model bagaimana integrasi digital pemerintahan bisa berjalan holistik. Kalau tidak, kita hanya akan melihat satu aplikasi keren yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh lautan spreadsheet dan tumpukan berkas manual. Dan itu, teman-teman, bukanlah masa depan yang kita inginkan untuk IKN.