Pemerintah sedang sibuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kabarnya, proses ini pakai aplikasi digital khusus: Aplikasi Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara. Terdengar canggih, bukan? Otorita IKN berkolaborasi dengan KemenPANRB dan BKN, bahkan sampai bootcamp segala untuk memutakhirkan aplikasi ini. Tujuannya mulia: memastikan data akurat, verifikasi tertib, penempatan tepat, dan monitoring lancar.
Tapi mari kita jujur. Aplikasi itu hanya alat. KemenPANRB bicara tentang transformasi tata kelola pemerintahan sebagai kebutuhan mendasar. BKN menekankan data dan arsip yang lengkap, terkini, akurat, dan mutakhir untuk kepastian hukum. Semua itu benar. Namun, ada satu hal yang sering terlewat: mentalitas digital para penggunanya.
Memindahkan ASN ke IKN bukan sekadar memindahkan orang dari satu gedung ke gedung lain, atau dari satu database ke database lain. Ini adalah kesempatan emas untuk merombak cara kerja birokrasi. Jika hanya aplikasi yang dipindahkan, tanpa perubahan pola pikir, kita hanya memindahkan masalah lama ke lokasi baru, dengan interface yang lebih modern.
Bukan Sekadar Fitur Baru
Bootcamp yang dilakukan itu fokus pada penyelarasan proses bisnis, pemutakhiran fitur, penguatan integrasi data, dan simulasi alur end-to-end. Ini bagus, sangat teknis dan prosedural. Tapi pertanyaan besarnya adalah: apakah ASN yang akan menggunakan aplikasi ini sudah siap dengan budaya kerja yang berbasis data dan digital sepenuhnya? Apakah mereka sudah terbiasa dengan transparansi yang dituntut oleh sistem digital? Atau masih akan ada "jalur belakang" dan proses manual yang menghambat efisiensi?
"Transformasi digital pemerintah yang terintegrasi bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang mengubah cara birokrasi berpikir dan bertindak. Jika tidak, aplikasi canggih hanyalah pajangan."
Kita sudah lihat bagaimana digitalisasi di sektor swasta berjalan. UMKM banyak yang melek digital karena tuntutan pasar, karena Tokopedia, GoPay, dan WhatsApp Business sudah jadi bagian hidup. Mereka dipaksa beradaptasi. Di birokrasi, dorongan itu seringkali kurang kuat. Regulasi AI dan transformasi layanan publik berbasis data yang digagas pemerintah memang menunjukkan arah yang benar. Tapi implementasinya harus sampai ke level individu.
PR Besar: Perubahan Budaya
Deputi Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono Tri Birowo, bilang pemerintah perlu menuntaskan masalah administrasi internal agar bisa memberikan dampak keluar (outward looking). Ini intinya. Layanan publik yang optimal tidak akan tercapai jika internalnya masih 'gaptek' secara mental, bukan cuma skill. Data yang akurat tidak akan terwujud jika pengisiannya masih serampangan atau dianggap beban.
IKN bisa menjadi showcase bagaimana birokrasi Indonesia bekerja secara modern. Tapi ini butuh lebih dari sekadar aplikasi yang terstruktur dan terkoordinasi lintas instansi. Ini butuh komitmen dari setiap ASN untuk merangkul perubahan, untuk tidak lagi takut dengan data, dan untuk melihat teknologi sebagai enabler, bukan penghalang. Tanpa itu, IKN akan jadi kota pintar dengan birokrasi yang masih berpikir secara manual. Dan itu, jujur saja, akan sangat disayangkan.