Kita bicara banyak soal AI, cloud, dan big data. Tapi ada satu fondasi yang sering terlupakan: identitas digital nasional. Tanpa ini, semua inovasi itu seperti membangun rumah di atas pasir. Indonesia punya potensi besar, tapi masih terhambat oleh fragmentasi.
Bayangkan ini: setiap aplikasi, setiap bank, setiap e-wallet meminta kita daftar ulang, verifikasi KTP, dan selfie. Ini bukan cuma merepotkan, tapi juga mematikan efisiensi. UMKM yang ingin ekspansi digital, misalnya, harus melalui proses yang berbelit-belit. Padahal, mereka butuh kecepatan, bukan birokrasi digital.
Kenapa Digital ID Sangat Krusial?
Digital ID bukan sekadar KTP elektronik di ponsel. Ini adalah sistem terpadu yang memverifikasi identitas seseorang secara online dengan aman dan efisien. Di negara lain, ini sudah jadi tulang punggung ekonomi digital. Estonia, misalnya, sudah punya ini sejak lama dan berhasil menciptakan ekosistem digital yang sangat maju.
Di Indonesia, kita punya tantangan unik. Populasi besar, geografis yang luas, dan tingkat penetrasi internet yang bervariasi. Namun, justru ini yang membuat Digital ID makin mendesak. Bayangkan akses layanan keuangan yang lebih mudah untuk masyarakat di daerah terpencil. Atau proses verifikasi pelanggan yang instan untuk fintech dan e-commerce.
"Fragmentasi identitas digital saat ini adalah rem tangan yang menahan laju ekonomi digital Indonesia."
Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keamanan. Dengan sistem Digital ID yang terpusat dan terenkripsi, risiko kebocoran data bisa diminimalisir. UU PDP akan lebih mudah ditegakkan jika kita punya standar identitas yang kuat.
Masa Depan Tanpa Gesekan
Pemerintah sudah mendorong inisiatif ini, tapi implementasinya harus cepat dan terintegrasi. Jangan sampai Digital ID jadi satu lagi silo data baru. Kita butuh platform yang bisa diakses oleh berbagai pihak: perbankan, fintech, layanan publik, bahkan aplikasi pesan seperti WhatsApp Business untuk verifikasi akun bisnis.
Manfaatnya tak main-main. Untuk UMKM, proses onboarding bisa hitungan menit, bukan hari. Mereka bisa fokus jualan di Tokopedia atau GoPay tanpa pusing soal verifikasi berlapis. Untuk bank, ini berarti mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses persetujuan kredit. Untuk kita semua, artinya pengalaman digital yang mulus, aman, dan efisien.
Tantangan dan Solusi
Tentu ada tantangan. Keamanan siber adalah nomor satu. Sistem Digital ID harus anti-bobol. Kedua, inklusi digital. Pastikan semua lapisan masyarakat bisa mengakses dan menggunakan Digital ID, tidak hanya mereka yang melek teknologi. Edukasi masif itu kunci.
Kuncinya ada pada kolaborasi. Pemerintah sebagai regulator, startup sebagai inovator, dan perusahaan besar sebagai pengadopsi awal. Digital ID bukan proyek satu pihak, tapi agenda nasional. Sudah saatnya kita serius membereskan fondasi ini, agar Indonesia bisa benar-benar berlari di kancah ekonomi digital global.