Pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia ini mulai terasa aneh. Semua orang bicara AI, pemerintah dorong adopsi AI, tapi kok ya startup AI kita malah loyo? Jawabannya ada di dua hal: pendanaan dan regulasi.
Startup AI butuh modal besar. Riset, pengembangan, talenta, infrastruktur—semua mahal. Tapi coba lihat, investor global masih mikir-mikir kalau mau masuk ke sini. Bukan karena tidak percaya potensi pasar Indonesia, tapi lebih ke ketidakpastian regulasi. Kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang lumayan ketat, tapi implementasinya masih abu-abu. Belum lagi wacana regulasi AI spesifik yang belum jelas arahnya. Investor jadi ragu, takut nanti kebijakannya berubah di tengah jalan dan merugikan investasi mereka. Ini namanya "regulatory overhang" — ketidakpastian yang menggantung.
Momentum yang Hilang
Pemerintah kita gencar bicara transformasi digital. UMKM didorong pakai teknologi, sektor manufaktur juga. Ini bagus, momentumnya ada. Tapi kalau ekosistem pendukungnya, khususnya untuk AI, tidak kuat, ya percuma. Contohnya, banyak UMKM yang butuh solusi AI untuk efisiensi operasional, mulai dari manajemen inventori sampai personalisasi layanan pelanggan di Tokopedia atau WhatsApp Business. Tapi kalau startup AI kita sendiri kesulitan berkembang karena modal seret, siapa yang mau bikin solusi-solusi itu?
"Kita bicara kedaulatan digital, tapi kalau startup lokal kesulitan bersaing karena regulasi yang belum matang, itu justru kontraproduktif."
Startup AI di Singapura, Vietnam, atau bahkan Thailand, bisa dapat pendanaan lebih mudah karena regulasi mereka lebih jelas dan prediktif. Mereka bisa fokus inovasi, bukan sibuk mikirin potensi masalah hukum di masa depan. Kita harus belajar dari mereka. UU PDP memang penting, tapi harus diimbangi dengan kejelasan bagaimana data bisa digunakan secara etis dan inovatif untuk pengembangan AI.
Peran Pemerintah dan Swasta
Pemerintah tidak bisa cuma jadi cheerleader. Harus ada tindakan nyata. Pertama, percepat kejelasan regulasi AI. Buat kerangka kerja yang mendukung inovasi, bukan malah menghambat. Kedua, dorong skema pendanaan yang lebih agresif untuk startup AI lokal. Mungkin lewat dana ventura pemerintah atau insentif pajak untuk investor swasta yang mau menanamkan modal di sektor ini. Jangan cuma fokus ke fintech atau e-commerce, AI ini pondasi masa depan.
Sektor swasta juga punya peran. Perusahaan besar seperti Gojek atau Traveloka bisa jadi early adopter bagi startup AI lokal, memberikan pilot project dan feedback berharga. Ini bukan cuma soal filantropi, tapi investasi strategis untuk ekosistem yang lebih kuat. Kalau AI kita kuat, daya saing ekonomi digital Indonesia juga ikut naik. Kalau tidak, ya siap-siap saja jadi pasar bagi produk AI dari negara lain. Kita tidak mau itu terjadi, kan?