Pemerintah Indonesia serius menggenjot adopsi kecerdasan buatan (AI). Tidak main-main, targetnya 10% kontribusi AI terhadap PDB nasional pada 2030. Angka ambisius ini bukan sekadar mimpi di siang bolong. Kita melihat UMKM di pelosok mulai akrab dengan chatbot layanan pelanggan atau rekomendasi produk berbasis AI di Tokopedia dan Shopee. Pabrik-pabrik di Cikarang pun mulai merangkul otomasi cerdas. Tapi, ada satu ganjalan besar yang bisa menghambat laju kencang ini: regulasi AI yang masih abu-abu.
Perang Saudara Antar Kementerian?
Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini: implementasi AI di Indonesia terasa seperti perang saudara antar kementerian. Kominfo, Bappenas, Kemenperin, Kemenristekdikti — semua punya visi dan inisiatif sendiri. Kita punya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA), tapi kerangka regulasinya? Masih sangat minim. Ini bukan hanya soal birokrasi, ini soal kepastian hukum. Bagaimana startup AI lokal mau berinvestasi besar kalau mereka tidak tahu aturan mainnya besok? Bagaimana perusahaan besar mau migrasi data sensitif ke sistem AI tanpa payung hukum yang jelas?
"Tanpa regulasi yang jelas, inovasi AI di Indonesia akan berjalan di atas pasir hisap, rentan terhadap masalah etika dan keamanan data."
Ambil contoh UU PDP. Itu sudah bagus, tapi AI jauh lebih kompleks. Siapa yang bertanggung jawab jika algoritma AI diskriminatif? Bagaimana hak cipta data yang digunakan untuk melatih AI? Pertanyaan-pertanyaan ini butuh jawaban cepat dan tegas, bukan sekadar imbauan moral.
Ancaman Keamanan Siber yang Mengintai
Adopsi AI yang masif, terutama di sektor manufaktur dan UMKM, membuka celah baru untuk ancaman keamanan siber. Ingat kasus kebocoran data GoPay atau Tokopedia beberapa waktu lalu? Itu baru data biasa. Bayangkan jika sistem AI yang mengelola rantai pasok manufaktur atau data keuangan UMKM jadi target. Dampaknya bisa jauh lebih parah, bukan hanya kerugian finansial tapi juga reputasi dan kepercayaan publik.
Pemerintah dan pelaku industri harus bekerja sama membangun ekosistem keamanan siber AI yang robust. Ini bukan lagi opsi, tapi keharusan. Edukasi tentang risiko siber harus digalakkan, terutama untuk UMKM yang seringkali menjadi target empuk karena minimnya literasi keamanan digital. Jangan sampai AI yang seharusnya jadi solusi, justru jadi pintu gerbang masalah baru.
Masa Depan Butuh Keberanian
Indonesia punya potensi besar di ranah AI. Startup lokal seperti Kata.ai sudah membuktikan kemampuannya. Universitas-universitas mulai mencetak talenta-talenta AI. Tapi, potensi ini bisa menguap jika kita tidak berani mengambil langkah konkret dalam regulasi. Jangan biarkan ketidakpastian hukum menghambat laju inovasi. Waktu terus berjalan, dan negara-negara lain sudah berlari kencang. Kita butuh payung hukum yang adaptif, yang bisa mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan etika. Ini bukan hanya tentang teknologi, ini tentang masa depan ekonomi digital Indonesia.