Pemerintah dan korporasi besar terus gembar-gembor soal potensi AI generatif untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Proyek ambisius seperti pembangunan Pusat AI Nasional dan investasi triliunan rupiah digadang-gadang akan membawa Indonesia ke garis depan inovasi global. Tapi, mari kita jujur sejenak. Seberapa relevan itu semua bagi jutaan UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi kita?
Narasi besarnya selalu sama: AI akan meningkatkan produktivitas, menciptakan efisiensi, dan membuka peluang baru. Tentu, itu benar untuk perusahaan sekelas GoTo atau Tokopedia. Mereka punya tim data scientist, anggaran R&D tak terbatas, dan infrastruktur komputasi awan yang mumpuni. Bagi mereka, AI generatif bisa berarti personalisasi layanan yang lebih canggih, otomatisasi proses bisnis, atau bahkan pengembangan produk baru yang disruptif. Tapi bagaimana dengan warung kopi di pojok jalan atau toko kelontong di pasar tradisional?
Jurang Digital yang Terlupakan
Di balik euforia AI, ada jurang digital yang menganga. Banyak UMKM bahkan belum sepenuhnya mengadopsi platform digital dasar seperti WhatsApp Business, apalagi e-commerce. Jangankan bicara model bahasa besar, punya koneksi internet stabil saja kadang masih jadi perjuangan. Pendidikan dan literasi digital adalah fondasi yang sering terlewatkan dalam narasi AI ambisius ini. Mereka butuh alat yang mudah digunakan, murah, dan langsung memberikan dampak. Bukan janji-janji muluk soal masa depan AI.
Pemerintah memang punya program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang mendorong digitalisasi UMKM. Ini langkah bagus. Tapi fokusnya masih pada kehadiran digital dasar. Mengajak UMKM berjualan online itu satu hal. Meminta mereka memahami prompt engineering untuk ChatGPT atau memanfaatkan model generatif untuk marketing campaign itu cerita lain. Kesenjangannya terlalu jauh.
"Kita terlalu sibuk bicara soal unicorn AI, padahal yang kita butuhkan adalah 'kuda poni' AI yang bisa membantu ribuan warung kecil bertahan dan berkembang."
Dari 'Big Tech' ke 'Small Business Tech'
Solusinya bukan mengabaikan AI. Justru sebaliknya. Kita harus mengadaptasi AI agar relevan bagi UMKM. Ini berarti: AI yang disematkan, bukan AI yang rumit. Bayangkan aplikasi POS (Point of Sale) yang punya fitur AI bawaan untuk merekomendasikan stok barang berdasarkan tren penjualan lokal, atau AI yang membantu membuat deskripsi produk menarik secara otomatis untuk Tokopedia. Atau bahkan AI yang bisa membantu menjawab pertanyaan pelanggan di WhatsApp Business dengan bahasa yang luwes.
Regulator seperti OJK dan Kominfo juga perlu realistis. Mereka sibuk merumuskan regulasi AI yang kompleks, padahal masalah utama UMKM adalah akses dan edukasi. UU PDP sudah jadi langkah maju, tapi implementasinya bagi UMKM juga butuh panduan yang sangat praktis, bukan teori hukum semata. Keamanan siber untuk UMKM lebih sering berarti edukasi phishing dasar daripada implementasi sistem keamanan tingkat enterprise.
Investasi AI di Indonesia harus lebih dari sekadar pembangunan pusat data raksasa. Itu harus berarti pengembangan solusi AI yang terjangkau, lokal, dan mudah diintegrasikan ke dalam operasional UMKM sehari-hari. Mari kita fokus pada AI yang benar-benar bisa mengangkat ekonomi rakyat, bukan hanya memperkaya narasi korporat besar. Indonesia butuh AI yang membumi, bukan AI yang melangit.