Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mengkaji rencana moratorium izin internet service provider (ISP) di sejumlah daerah. Moratorium ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan layanan internet di setiap lokasi.
Kebutuhan dan Ketersediaan
Kemenkominfo akan mengevaluasi kebutuhan dan ketersediaan internet di suatu daerah sebelum memutuskan moratorium. Jika jumlah ISP terlalu banyak dibandingkan permintaan, maka moratorium akan diterapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang berlebihan dan menjaga kualitas layanan internet.
Pemerintah berpendapat bahwa persaingan yang sehat antar ISP menguntungkan pelanggan karena menghasilkan layanan yang lebih baik, tarif yang lebih murah, dan variasi layanan yang lebih luas. Namun, di sisi lain, jika ISP menumpuk di suatu titik, dapat menyebabkan harga yang saling banting dan penurunan kualitas layanan.
Kasus Jakarta
Moratorium izin ISP bukanlah hal baru di Indonesia. Jakarta, sebagai kota metropolitan dengan permintaan internet yang tinggi, telah menerapkan moratorium sejak satu dekade lalu. Langkah ini terbukti efektif dalam mengendalikan persaingan dan menjaga kualitas layanan.
Tujuan Moratorium
Moratorium ISP tidak dimaksudkan untuk membunuh persaingan atau menghambat pertumbuhan industri. Justru sebaliknya, moratorium bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan memicu inovasi. ISP didorong untuk berkolaborasi dan mengembangkan solusi kreatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di daerah-daerah yang belum terjangkau internet.
Perspektif Industri
Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII) mendukung rencana moratorium di kota-kota yang memiliki lebih dari 50 ISP. Menurut data APJII, hal ini terjadi di sekitar 20 kota di Indonesia. APJII menilai, penumpukan ISP di titik-titik komersil menciptakan persaingan yang tidak sehat dan menghambat pemerataan akses internet.