Sahabat Brainy, media sosial lagi rame nih sama kritikan tentang film "Vina: Sebelum 7 Hari". Film ini dibilang kontroversial karena mengangkat kisah nyata pembunuhan Vina, remaja 16 tahun dari Cirebon, Jawa Barat, oleh geng motor pada tahun 2016.
Kasus ini memang tragis banget. Selain dibunuh, Vina juga diperkosa oleh para pelaku sampai akhirnya meninggal di tempat kejadian.
Sutradara film ini, Anggy Umbara, bilang dia ingin mengangkat cerita ini karena kasusnya belum terselesaikan sejak 2016. Pihak produksi juga sudah dapat izin dari keluarga Vina. Anggy kaget film ini dianggap kontroversial dan diboikot.
"Kisahnya memang seperti itu, kita angkat dari kisah nyata. Menurutku, film ini penting untuk diangkat lagi agar kasusnya diusut lagi," kata Anggy.
Penjelasan LSF
Ketua Lembaga Sensor Film (LSF), Rommy Fibri Hardiyanto, menjelaskan kalau film "Vina: Sebelum 7 Hari" termasuk film drama thriller dan crime. Genre ini memang sering menampilkan adegan kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.
Nah, tentang adegan-adegan itu, Rommy menilai kalau adegan kekerasan baik fisik maupun visual dibuat proporsional dan tidak sadis. Adegan pemerkosaan yang ramai dikritik juga minim unsur ketelanjangan, dan para pemerkosanya tidak digambarkan secara ganas dan liar.
"Bagi LSF, film-film bertema kekerasan hanya boleh ditonton oleh orang dewasa," tegas Rommy.
LSF menyatakan kalau film "Vina: Sebelum 7 Hari" adalah film pengungkapan kasus yang dikemas secara sinematis. Film ini lulus sensor untuk penonton usia 17 tahun ke atas dengan catatan: kekerasan proporsional, tidak sadis secara visual, dan pengambilan gambar tidak vulgar.
Boikot Film?
Tentang isu boikot, Rommy menjelaskan bahwa LSF selalu menilai semua film yang masuk, baik film nasional maupun internasional, tanpa memandang genre. Film yang tidak sesuai pedoman atau peraturan akan diberi catatan dan masukan.
"Untuk film yang dianggap kontroversial, LSF akan membuka ruang dialog, baik kepada pemilik film maupun masyarakat," jelas Rommy.
LSF berpegang pada prinsip melindungi masyarakat dari dampak negatif film. Semua film yang beredar dinilai berdasarkan prinsip tersebut.