Pemerintah mengucurkan dana sekitar Rp347 miliar untuk mendistribusikan sekitar 500 ribu alat penanak nasi (rice cooker) gratis kepada rumah tangga ekonomi bawah di 36 provinsi. Program ini digadang-gadang untuk mengatasi kelebihan pasokan listrik, mengurangi impor elpiji, dan mendukung transisi energi bersih. Namun, masih banyak pertanyaan mengenai efektivitas dan ketepatan sasaran program ini.
Siapa Saja yang Berhak Menerima Rice Cooker Gratis?
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 11/2023, penerima rice cooker gratis harus memenuhi dua syarat:
- Pelanggan PLN golongan tarif rumah tangga kecil dengan tegangan terpasang 450, 900, atau 1.300 volt-ampere (VA) yang berdomisili di daerah dengan jaringan listrik rendah yang terlayani selama 24 jam.
- Tidak memiliki alat penanak nasi listrik sebelumnya.
Pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial sebagai sumber data penerima. Namun, verifikasi ulang dilakukan oleh kepala desa atau lurah untuk memastikan bahwa calon penerima memang belum memiliki rice cooker.
Berapa Banyak Rice Cooker yang Akan Dibagikan?
Secara nasional, dari total sekitar 500 ribu penerima, baru 53.161 orang yang akan menerima rice cooker pada Desember 2023. Distribusi alat masak ini ditargetkan tuntas pada pekan ketiga Januari 2024.
Merek Rice Cooker Apa yang Dibagikan?
Terdapat lima merek rice cooker yang lolos dalam proses pengadaan, yaitu Cosmos, Maspion, Miyako, Sanken, dan Sekai. Kapasitas penanak nasi listrik yang dibeli ESDM dari lima korporasi ini berukuran 1,8 hingga 2 liter.
Apakah Program Ini Tepat Sasaran?
Program pembagian rice cooker ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah program ini benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik, impor elpiji, dan transisi energi bersih.
Dari sisi kelebihan pasokan listrik, Direktur Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menilai program ini kurang tepat sasaran. Menurutnya, kelebihan pasokan listrik akibat pembangunan PLTU batu bara merupakan dampak dari perencanaan dan tata kelola sektor ketenagalistrikan yang kurang optimal.
Sedangkan dari sisi impor elpiji, Putra menilai pemerintah seharusnya fokus memperbaiki tata kelola subsidi elpiji yang tidak tepat sasaran.
Bagaimana Pengawasan dan Evaluasi Program Ini?
Putra menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap program pembagian rice cooker ini. Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa penganggaran program ini benar dan jelas, serta penerima alat masak ini adalah kelompok orang yang benar-benar memerlukannya.
Evaluasi terbuka juga diperlukan untuk membuktikan bahwa program ini memang efektif dalam mencapai tujuannya, seperti meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga dan mengurangi penggunaan elpiji.
Kesimpulan
Program pembagian rice cooker gratis oleh pemerintah masih menuai banyak pertanyaan dan kontroversi. Efektivitas dan ketepatan sasaran program ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tepat sasaran.