Menkominfo Budi Arie baru-baru ini mengungkapkan harapannya agar satelit Starlink yang dimiliki Elon Musk fokus melayani segmen bisnis ke bisnis (B2B) di Indonesia, bukan konsumen ritel. Keputusan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem telekomunikasi yang telah mapan di Indonesia.
Dampak pada Ekosistem Telekomunikasi
Budi berpendapat bahwa industri telekomunikasi Indonesia telah menginvestasikan banyak dana untuk memperluas akses internet ke seluruh negeri. Di sisi lain, Starlink belum memiliki Network Operation Center (NOC) di Indonesia, sehingga dapat mengancam industri dalam negeri.
"Ini bukan platform OTT yang bisa masuk tanpa regulasi. Ini infrastruktur, dan kita harus memperhatikan ekosistem telekomunikasi yang ada," tegas Budi.
Persyaratan NOC
Untuk beroperasi di Indonesia, Starlink diwajibkan memiliki NOC di dalam negeri. Hal ini akan memastikan bahwa Starlink mematuhi peraturan dan berkontribusi pada pengembangan industri telekomunikasi Indonesia.
Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, Starlink berisiko merugikan ISP lokal di daerah terpencil yang berjuang untuk bersaing dengan layanan berbiaya rendah dari Starlink.
Potensi Manfaat bagi B2B
Meskipun Budi menentang layanan B2C dari Starlink, ia menyambut baik pemanfaatan satelit tersebut untuk keperluan B2B. Starlink dapat menyediakan konektivitas yang andal dan terjangkau untuk bisnis di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial.
"Starlink B2B bisa mempercepat transformasi digital dan meningkatkan produktivitas bisnis," ujar Budi.
Respons Asosiasi ISP
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkhawatirkan dampak kehadiran Starlink pada ISP lokal. Mereka khawatir akan terjadi persaingan tidak sehat yang dapat merusak bisnis mereka.
APJII berharap pemerintah dapat menjamin kelangsungan hidup ISP lokal dengan memastikan Starlink memenuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku.
Kesimpulan
Kehadiran Starlink di Indonesia memunculkan perpaduan harapan dan kekhawatiran. Sementara layanan B2B berpotensi bermanfaat bagi bisnis, layanan B2C berisiko merugikan ISP lokal. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak dan memastikan pertumbuhan industri telekomunikasi yang berkelanjutan di negara ini.