Askara Indrayana

Halo sahabat Brainy! Ada yang bikin heboh nih, konon katanya China lagi gencar mengekspor model pemerintahan digital otoriter mereka ke negara lain. Wah, serem banget ya?

Bendera China dan kamera pengawasan

Jadi gini, China punya proyek infrastruktur gede-gedean namanya "Belt and Road Initiative", dan ternyata mereka juga punya proyek "Digital Silk Road" yang fokusnya mengembangkan infrastruktur digital, seperti kabel bawah laut, satelit, jaringan 5G, dan banyak lagi.

Nah, sebuah organisasi HAM bernama Article 19 yang berbasis di Inggris, bilang nih kalau proyek "Digital Silk Road" ini nggak cuma soal internet cepat atau belanja online aja. Lebih dari itu, proyek ini diduga jadi alat buat China memperluas pengaruh industri teknologi mereka dan membentuk standar internet yang baru.

Bayangin, internet yang tadinya bebas dan terbuka, mau diubah jadi sistem yang terfragmentasi, penuh sensor dan pengawasan! Makin serem kan?

Article 19 bilang kalau pemerintah China punya hubungan erat banget sama industri teknologinya, yang jadi pemain kunci di proyek "Digital Silk Road". Perusahaan-perusahaan besar kayak Huawei, ZTE, dan Alibaba dianggap sebagai "perpanjangan tangan" Partai Komunis China.

Nggak main-main, China udah tanda tangan perjanjian standar teknis dengan 49 negara yang ikut proyek "Belt and Road". Bahkan, beberapa negara Asia Tenggara kayak Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Thailand juga udah bikin perjanjian sama China soal infrastruktur digital.

Kenapa sih Asia Pasifik penting banget buat China? Article 19 bilang, wilayah ini strategis buat China dalam meluncurkan teknologi generasi baru dan nyari partner global buat nge-normalisasi pendekatan otoriter mereka dalam mengatur internet.

Beberapa negara, kayak Kamboja, bahkan udah meniru model tata kelola digital China. Sejak 2021, Kamboja lagi membangun "Gerbang Internet Nasional" yang mirip banget sama "Tembok Api Besar" China. Sistem ini bakal batasi akses ke banyak media Barat, Wikipedia, dan situs media sosial tertentu.

Tentu aja hal ini bikin banyak pihak khawatir. Internet Society, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan internet, bilang kalau sistem kayak gini bakal berdampak serius buat kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan bisa membahayakan kebebasan berekspersi.

Article 19 juga bilang kalau Nepal dan Thailand tertarik buat bikin sistem firewall yang mirip, dan mereka aktif bantu China mengawasi warga Tibet dan Uighur yang tinggal di luar negeri.

Di bawah Presiden Xi Jinping, garis pemisah antara Partai Komunis dan negara China makin kabur. Partai Komunis juga memperluas pengaruhnya ke sektor swasta, dengan mendirikan sel-sel partai di lebih dari 90% dari 500 perusahaan top China.

Parah banget kan?

Nah, perusahaan-perusahaan ini, termasuk raksasa teknologi, dipaksa untuk ikut kampanye "front persatuan" Beijing buat meningkatkan citra China di luar negeri dan memperluas pengaruh globalnya. Padahal, mereka selalu bilang kalau mereka independen dari negara.

Kekhawatiran soal data, privasi, dan potensi kampanye pengaruh China ini bikin banyak negara barat gencar menolak aplikasi video TikTok yang dimiliki China. Mereka khawatir data pengguna bisa diakses sama pemerintah China dan dipakai buat mempengaruhi warga negara mereka.

Keamanan juga jadi masalah buat perusahaan kayak Huawei dan ZTE, nggak cuma di Amerika Serikat, tapi juga di negara demokrasi lain kayak Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris. Di Amerika Serikat, kedua perusahaan ini bahkan udah dicap sebagai "ancaman keamanan nasional" dan dilarang ikut membangun infrastruktur penting.

Di luar China, hubungan erat antara negara dan perusahaan teknologi juga bikin banyak orang bertanya-tanya tentang bagaimana masalah privasi data atau sensor bakal ditangani oleh perusahaan teknologi China di luar negeri. Apalagi mereka punya kabel bawah laut yang ngasih mereka kendali atas sebagian besar lalu lintas internet global.

Article 19 bilang kalau ada kemungkinan China bakal berbagi data kayak gitu sama pemerintah otoriter lain atau memanfaatkannya buat operasi pengaruh mereka ke negara lain. Tanpa transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, kekhawatiran ini susah buat diabaikan.

Jadi, gimana menurut kamu sahabat Brainy? Apakah dunia bakal jadi tempat yang penuh sensor dan pengawasan? Yuk diskusi di kolom komentar!

Login untuk menambahkan komentar
Klik tombol Google dibawah ini untuk masuk sebagai user

Tambahkan Komentar

Kamu mungkin juga suka